JAKARTA, KOMPAS.com — Selama ini posisi guru banyak diisi oleh orang-orang yang kurang berkompetensi sebagai pendidik. Dengan kenaikan gaji guru, hal tersebut diharapkan memicu orang-orang berprestasi untuk berlomba-lomba menjadi guru sehingga kualitas pendidikan juga bisa meningkat.

“Jika gaji naik, diharapkan para guru semakin fokus untuk mengajar dan mendidik anak-anak didiknya. “

– Satria Dharma–

Demikian menurut perwakilan Ikatan Guru Indonesia (IG), Satria Dharma, di Jakarta, Kamis (19/8/2010), terkait keputusan pemerintah menaikkan tunjangan profesi guru pada 2011. Dengan kenaikan gaji bagi PNS sebesar 10 persen, guru berpangkat terendah dengan gaji Rp 2.496.100 memperoleh tambahan penghasilan menjadi Rp 2.654.000 per bulan.

“Wah, sangat bagus sekali. Ini merupakan rezeki bagi guru karena inilah yang diharapkan,“ ungkap Satria.

Satria mengungkapkan, jika menengok ke belakang, maka kualitas pendidikan di Indonesia masih buruk. Dia berharap, jika gaji naik, maka para guru semakin fokus untuk mengajar dan mendidik anak-anak didiknya.

Koordinator Forum Guru Independen Indonesia (FGII), Suparman, mengatakan, guru merupakan salah satu profesi yang harus diberi fasilitas terbaik, mengingat tugasnya menanam investasi untuk bangsa. Namun, hasilnya tidak bisa dilihat sekarang, tetapi di masa depan.

“Saya setuju sekali gaji guru dinaikkan karena kerja mereka yang membuat kita menjadi orang sukses,“ kata Suparman.

Hanya, kata dia, kemampuan sebagai seorang guru harus terus ditingkatkan, baik dari segi keilmuan maupun wawasan terus yang di-upgrade. Guru tidak bisa dibiarkan kerja sendiri, perlu dukungan dari berbagai pihak.

“Kita apresiasi kerja pemerintah. Tetapi jangan langsung berpikir, jika gaji guru naik, maka secara otomatis kualitas gurunya juga naik. Itu semua butuh proses,“ ujar Suparman.

II. DESKRIPSI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM DUA TAHUN TERAKHIR,
berisi gambaran kegiatan selama dua tahun terakhir.

III. RENCANA PROGRAM KEGIATAN

a. Rencana Jenis Program dan Kegiatan (berupa peningkatan kompetensi anggota kelompok, dapat juga berupa Diklat KTSP, Lesson Study, PTK, PTS, dan case study)
b. Rencana Anggaran (berupa rincian anggaran yang memuat biaya penggandaan bahan ajar, biaya ATK, penyusunan bahan ajar)
c. Rencana Jadwal (berisi waktu pelaksanaan)

IV. LAMPIRAN-LAMPIRAN :
a. SK Susunan Pengurus (ditandatangani oleh KCD atau Kepala Dinas Pendidikan.
Untuk pengurus baru dilampirkan SK pengurus lama)
b. Fotocopy bukti pengeluaran anggaran dua tahun terakhir (wajib dilampirkan)
c. Rekap pelaksanaan kegiatan untuk dua tahun terakhir (wajib dilampirkan)
d. Daftar hadir dua tahun terakhir (wajib dilampirkan)

Syarat Kelulusan

Dalam Peraturan Pemerintah No. 19/2005 pasal 72, dijelaskan bahwa peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan dasar dan menengah setelah: (1) menyelesaikan seluruh program pembelajaran, (2) memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan, (3) lulus ujian sekolah/madrasah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, dan (4) lulus UN. Kalau dipilah, maka seorang peserta didik dapat lulus apabila: pertama, peserta didik memiliki kesungguhan dan motivasi tinggi dalam mengikuti proses pembelajaran pada tingkat satuan pendidikan tertentu; kedua, peserta didik memperoleh nilai pada aspek afektif dan psikomotorik yang baik di mana kewenangan proses pemberian nilai dilakukan guru atau sekolah; dan ketiga, adanya kewenangan pemerintah pusat untuk menilai peserta didik pada aspek kognitif melalui ujian nasional pada mata pelajaran tertentu. Jadi anggapan bahwa sekolah menjadi penentu kelulusan seorang peserta didik adalah kurang tepat, karena peserta didik yang dinyatakan tidak lulus UN pasti tidak memenuhi syarat untuk lulus. Begitupun sebaliknya walaupun lulus UN tetapi tidak lulus ujian sekolah maka siswa juga dianggap tidak lulus.

Manfaat Hasil UN

Lantas apa manfaat UN? Maraknya sikap pro kontra terhadap pelaksanaan UN hendaknya menjadi bahan acuan bagi penentu kebijakan untuk mempertimbangkan pelaksanaan UN. Pasal 68 PP No. 19/2005 dengan jelas menyatakan bahwa: hasil ujian nasional digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk: (a). pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan; (b). dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya; (c). penentuan kelulusan peserta didik dari program dan/atau satuan pendidikan; (d). pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Realitas berbicara lain, ternyata kita belum siap dalam melakukan perubahan. Menggunakan hasil UN sebagai penentu kelulusan adalah butir yang telah memicu kontroversi dan ketidakpuasan berbagai pihak. Menggunakan hasil UN sebagai bahan pemetaan mutu pendidikan untuk membedakan antara daerah atau sekolah maju yang ditandai dengan nilai rata-rata UN tinggi serta daerah atau sekolah tertinggal yang memiliki nilai rata-rata UN rendah, tentu sangat berguna dalam proses pemberian pembinaan dan bantuan dalam upaya pemerataan mutu pendidikan. Namun, untuk digunakan sebagai penentu kelulusan peserta didik masih menjadi pro kontra. Apalagi kalau hasil UN harus dibaca sebagai “pahlawan” untuk mendongkrak mutu pendidikan. Pasalnya, tingkat kelulusan yang cukup tinggi akan menimbulkan optimisme meningkatnya mutu pendidikan. Beberapa kasus yang sempat mencuat saat dan pasca UN tahun lalu, ternyata tingginya tingkat kelulusan tidak lepas dari kecurangan.

Website ini diharapkan dapat menjadi ajang curhat guru-guru SMA/MA Kota Parepare serta guru-guru lain di tanah air, pemerhati dan praktisi pendidikan serta pemerintah daerah dan pusat. Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMA/MA Kota Parepare adalah wadah resmi yang menghimpun guru-guru SMA/MA Kota Parepare dalam meningkatkan profesinya. Seiring berlakunya otonomi daerah maka kegiatan peningkatan profesi guru lebih banyak dilakukan oleh guru itu sendiri. Maka MGMP menjadi tempat yang paling tepat dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Oleh karena itu perhatian dari semua pihak dalam meningkatkan MGMP di tanah air sangat diperlukan terutama dukungan moriil dan materil baik dari pemerintah daerah maupun pusat.
Terima kasih atas perhatian anda untuk berbagi pengalaman dalam mengembangkan MGMP.